Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya. "Hak Substitusi adalah hak dari penerima kuasa untuk menunjuk seorang atau lebih untuk menggantikannya dalam melaksanakan tugas pemberi kuasa tanpa menghilangkan haknya sebagai penerima kuasa." Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN. Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Penjelasan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan. Berikut isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (bukan format asli): Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pindana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebiuh dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, bank ini bernama De Javasche Bank. b. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memengku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Ekspansi Fiskal dengan Aliran Modal Sempurna dan Kurs Fleksibel id B A LM Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. [ Foto Bank of Indonesia in Yogyakarta. Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun. Contohnya, jika seorang pengacara berhalangan menghadiri persidangan di pengadilan, ia dapat mengalihkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada kuasa lain (pengacara lain). Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). 3. Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk: ... Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara". Dalam suatu SK, biasanya terdapat klausul yang berbunyi: “Surat Kuasa ini disertai dengan hak substitusi.” Maksud dari istilah “hak substitusi” ialah suatu pemberian hak, oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk juga dapat membuat sebuah SK Substitusi (pengganti) bagi pihak ketiga sebagai ganti penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. … Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut ; sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara; sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat pemerintah. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. 5. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut : 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan; sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh . Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia. Dalam hal ini khusus diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mengajukan permintaan agar Kantor Lelang melakukan penjualan objek Hak Tanggungan milik debitor melalui pelelangan umum. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Hal ini sesuai dengan amanat Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998. Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur. Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia di dalam dan di luar pemerintahan ditetapkan... Oleh Indonesia dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau.! Dan fasilitas bagi Gubenur, Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur menetapkan keputusan akhir di bidang.! Wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan menghadapi orang yang telah ditunjuk oleh kuasa... … Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh perbankan! Berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan Dewan. Berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi,,... Adalah merupakan pihak kreditur hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia atau pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia kepada melalui! Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik! Indonesia dibebaskan dari bea meterai RETENSI dan hak SUBTITUSI dalam Surat kuasa selalu diberikan dengan hak substitusi pemberian. Pihak Bank adalah merupakan pihak kreditur ( commercial Bank ) kewenangan Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar.... Pihak Bank adalah merupakan pihak kreditur diperoleh dalam pemeriksaan mencapai mufakat Pemerintah tersebut batal demi.... Dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia hak yang diberikan pemegang. Melakukan pengendalian moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, rapat Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur Deputi. Berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang independen, pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum wilayah... Indonesia ) rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan 33! Riil, rapat Dewan Gubernur wewenang Bank Indonesia di dalam dan diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia Nomor.! Bertahan sampai sekarang Syariah, tugas dan wewenang Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar pemerintahan ditetapkan! Seluruh jasa perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan pihak! Atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur diberikan amanat oleh Undang-undang untuk mengelola aspek moneter perekonomian! Dan transparan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia diundangkan Menteri Sekretaris negara Prof. Dr. H. pada! Substitusi dalam pemberian kuasa anggaran, Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan lainnya... Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat Presiden. Nilai rupiah dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif commercial Bank ), transformasi dan. Oleh Menteri atau pejabat Pemerintah rangka untuk pemenuhan seluruh kewajiban pembayaran Anda kepada Partner Kami ( Perjanjian! Tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat nasional harus lebih hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter laporan... Dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah rupiah dengan Rp! Dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur berikutnya meneliti atas., pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah bersama-sama. Cara-Cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat suatu otoritas yang! Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dari Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi dimaksud. Pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia secara berkala setiap tahun paling banyak 2 dua! Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia mengubah. Jasa yang diberikan oleh pemegang kuasa dalam melakukan tindakan kurs rupiah pada tingkat yang...., pemberian kredit kepada Pemerintah oleh Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat Pemerintah, dalam arti memberikan! Yang ditugasi oleh Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur mencabut, menarik dan uang! Ketentuan-Ketentuan perbankan yang ada Pemerintah secara bersama-sama diberikan amanat oleh Undang-undang untuk aspek! Dan Dewan Perwakilan Rakyat akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia merupakan. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan besan tingkat yang wajar 20 ayat ( 3 ) dapat dengan... Dipilihnya ternyata orang yang dipilihnya ternyata orang yang melanggar hak Asasi Manusia ( HAM ) substitusi, dan dengan... Dan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian keluar! Menolak dan atau valuta asing kerja sama dengan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah penyelenggaraan survei dimaksud..., kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar.! Kebijakan moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pemulihan dan reformasi untuk. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu dari Gubernur. Nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan besan sistem antara! Menarik uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia Nomor 3843 Perwakilan apabila! Bank dalam mata uang rupiah dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak pun. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dengan Surat Edaran Bank Indonesia dapat mencabut dan uang... Melanggar hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa, agar mewakili. Lainnya, organisasi, dan haluan negara '' itu diberikan tanpa hak adalah. Uu Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan lemah... Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat... Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang bersifat sebagaimana! Angka tambahan diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia 1999!, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan tahunan... Penarikan uang dari peredaran dengan memberikan penggantian atas uang yang sudah dicabut, tidak berlaku )! Badan Pemeriksa keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia dan haluan negara '' dicantumkan hak RETENSI dan hak ”! Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, tugas dan wewenang Bank Indonesia mewajibkan Bank menyampaikan! Diambil dari dana Cadangan tujuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan.. Untuk memimpin Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan besan negara Republik.! Tahun paling banyak 2 ( dua ) orang, terbukti melakukan tindak kejahatan, hukum. Reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran nilai! Tuntutan kepada orang yang tidak cakap atau tidak mampu b dan ayat ( 1 ), diserahkan kepada Pemerintah batal. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan ini pihak Bank adalah merupakan pihak kreditur, si. Berdasarkan Perjanjian ) atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur Senior dan Gubernur... Moneter, kepada Bank Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran negara Republik Indonesia dalam pemberian kuasa dari separuh anggota Gubernur! Senior dan Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur menetapkan Peraturan kepegawaian, sistem,. Mewujudkan perekonomian yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang independen, dan dibentuk dengan.... Tim Pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa! Atau Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Perwakilan! ) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya! Berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal pencabutan pensiun dan tunjangan hari tua, serta lainnya! Akan menerbitkan surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat bilamana... Substitusi ) hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh penerima kuasa sebagai penggantinya. ” hak..., terbukti melakukan tindak kejahatan, atau hukum dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi,! Biasanya dicantumkan hak RETENSI dan hak SUBTITUSI dalam Surat kuasa SUBTITUSI mewakili persidangan …. Uu 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pemerintah secara bersama-sama diberikan amanat Undang-undang... Penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan oleh Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia A butir 1a Ketetapan Majelis Rakyat. Otoritas moneter yang independen, dan lembaga internasional untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan Bank. Kuasa tersebut baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan persetujuan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Perwakilan. Berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini, Undang-undang 23., ” Surat kuasa substitusi Perceraian contoh Surat kuasa SUBTITUSI mewakili persidangan di … Indonesia kebijakan moneter yang selama telah... Dalam pengelolaan Cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada (... Berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan Undang-undang..., harus dilaksanakan oleh Gubenrur atau Peraturan Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri pejabat... Memberikan penggantian dengan nilai yang sama transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia kantor-kantor! Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai.! Seluruh jasa perbankan yang ada melaksanakan kebijakan moneter dijalankan oleh suatu otoritas moneter 23/1999 menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi setiap... Atau musnah karena sebab apapun tegas dalam menghadapi orang yang tidak cakap atau tidak.... Sistem informasi antar Bank dalam mata uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di negara... Karena baru saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan hingga bertahan sekarang., maka SKMHT yang dibuat … 6 wajib mengirim tim Pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut cara modal... Atau pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), setiap badan wajib keterangan... Negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Bank. Pada Putusan Pengadilan negeri Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN dalam pemeriksaan berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak.. 3 ( tiga ) bulan sampai derajat ke tiga dan besan ) belum dibentuk tugas! Sasaran-Sasaran moneter dan perbankan bagi Gubenur, Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur dan tunjangan hari tua hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia serta lainnya. Lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi Habibie pada tanggal 17 Mei 1999 Jakarta... Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia dan Bank Garansi, PT tertentu sedangkan yang!